Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, yang meliputi Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, dan Pringsewu, mendesak agar pemerintah provinsi segera merealisasikan perbaikan Jalan Pattimura di Kota Metro melalui APBD Perubahan atau paling lambat pada tahun anggaran 2026.
Merujuk pada SK Gubernur Lampung No: G/297/V.03/HK/2023 tentang penetapan ruas jalan provinsi, disebutkan bahwa terdapat 5 hingga 6 ruas jalan di Metro yang menjadi tanggung jawab provinsi, termasuk Jalan Pattimura. Dari SK tersebut terdapat 98 ruas jalan milik provinsi Lampung di 15 Kabupaten/kota atau total seluruh 1695 kilometer.
“Jalan Pattimura sendiri, panjangnya 3,5 kilometer kali dua jalur, jadi total 7 kilometer. Saat reses. Dari 7 sampai 8 titik reses, yang kami kunjungi di Metro, semuanya mengeluhkan kondisi jalan ini. Kalau tidak bisa direhab penuh, minimal dilakukan tambal sulam karena sudah sangat membahayakan,” ujar Tondi Muammar Gaddafi Nasution, di DPRD Lampung, Kamis (31/7).
Ia menegaskan bahwa hasil reses harus dijadikan dasar penyusunan skala prioritas pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus merata di seluruh 15 kabupaten/kota yang ada, agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah.
“Jangan sampai ada satu daerah yang tidak tersentuh pembangunan. Reses ini harus berdampak. Kami tiga kali turun ke lapangan dalam setahun, tapi kalau tidak ada realisasi, masyarakat kecewa, bahkan mengejar-ngejar kami,” tegasnya.
Terkait tantangan dalam realisasi hasil reses, ia menyoroti bahwa efisiensi anggaran seringkali tidak menyentuh belanja modal infrastruktur.
“Efisiensi itu seharusnya menyasar belanja barang dan jasa, bukan fisik. Kita lihat saja nanti dalam APBD Perubahan, mana yang benar-benar efisien, mana yang tidak,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah provinsi mendengar dan mengakomodasi aspirasi masyarakat Metro secara serius agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata.(*)
